Keterbelakangan baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi.  Pendidikan merupakan yang esensial bagi manusia, melalui pendidikan, manusia dapat belajar menghadapi segala problematika yang ada di alam semesta.atau dengan kata lain pendidikanlah satu-satunya jalan yang dapat mengantarkan setiap insan mencapai peradaban dan kebudayaan gemilang . Dalam upaya pengambangan Pendidikan di Indonesia pemerintah telah mengeluarkan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional, sebagai pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 1989, salah satu isu penting dalam undang-undang tersebut adalah keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sector pendidikan.  Hal ini sebagaimana ditegaskan pada pasal 9 bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perancanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program Pendidikan.

Sebagai organisasi social kemasyarakatan dan keagamaan, Nahdlatul Ulama (NU) telah berperan serta dalam bidang Pendidikan. Bahkan sejak kelahirannya pada tahun 1926 tertama perhatiannya terhadap Pendidikan di dalam pondok pesantren. Di dalam anggaran dasarnya tahun 1927 maupun dalam Statutent Nahdlatoel Oelama (1927) dinyatakan bahwa bidang garapan NU untuk mencerdaskan sumber daya manusia dengan membantu pondok pesantren.  Perjuangan NU meliputi kegiatan Pendidikan, dakwah dan social, tiga bidang tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, sebab menggiatkan Pendidikan maka berarti telah berdakwah dan mengabdi kepada masyarakat, demikian pula melalui dakwah berarti mengambangkan Pendidikan dan mengabdi pada kegiatan social. Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa tiga bidang itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.  Oleh sebab itu Pesantren yang membawahi Lembaga Pendidikan terutama berafiliasi NU selalu menginternalisasikan ideologi tawassuth, i`tidal, tawazzun dan tasamuh.  Jadi untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana system NU dalam mengembangkan Pendidikan di Indonesia, maka kajian tentang sejarah perkembangan Lembaga Pendidikan di Nahdlatul ulama sangat urgent untuk diteliti lebih lanjut.

Latar belakang berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia islam kala itu. Pada tahun 1924 di Arab Saudi sedang terjadi arus pembaharuan oleh Syarif Husen Raja Hijaz Makkah yang berpaham Sunni ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi. Pada tahun yang sama KH. Wahab Chasbullah mulai memberikan gagasannya kepada KH. Hasyim Asyari untuk mendirikan Nahdlatul Ulama, sampai dua tahun kemudian yaitu pada tahun 1926 baru diizinkan untuk mengumpulkan para ulama.  Pada tanggal 31 Januari 1926 bertepatan tanggal 16 Rajab 1334 H di kampung Kertopaten Surabaya, NU didirikan oleh KH. Hasyim Asyari beserta para tokoh ulama tradisional dan usahawan.  Berdirinya NU diawali dengan lahirnya Nahdlatuttujjar tahun 1918 yang muncul yang muncul sebagai lembaga gerakan ekonomi pedesaan, disusul dengan munculnya Taswirul Afkar tahun 1922 sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan, dan Nahdatul Wathan tahun 1924 sebagai gerakan politik dalam bentuk Pendidikan dengan demikian, maka ditemukan tiga pilar utama NU yaitu Wawasan ekonomi kerakyatan, wawasan keilmuan social budaya dan wawasan kebangsaan.

Setelah NU berdiri resmi menjadi Jam’iyah pada tahun 1926, telah banyak berdiri madrasah-madrasah yang berada disamping pondok pesantren yang telah lama berdiri dan mengakar di Indonesia, maka pada muktamar ke-2 tahun 1927 membicarakan masalah perbaikan metode pengajaran di Pondok Pesantren dan madrasah, kemudian pada muktamar ke-3  tahun 1928 di Surabaya membahas tentang tentang pengembangan dan perluasan pondok pesantren dan madrasah.

Sejarah pergerakan NU sebenarnya adalah sejarah pendidikan nusantara. Sejarah berdirinya Lembaga pendidikan NU tidak terlepas dengan sejarah berdirinya NU, setelah muktamar ke-3 tahun 1928 di Surabaya. Kemudian pada Muktamar ke-4 tahun 1929, panitia muktamar merespon kecenderungan naiknya kuantitas dan kualitas pendidikan yang mendorong para muktamirin sepakat untuk membentuk wadah khusus yang menangani bidang pendidikan bernama Hoof Bestur Nahdlatul Oelama (HBNO) yang diketuai oleh Ustadz Abdullah Ubaid, waktu itu disebut presiden. Pada perkembangan selanjutnya terbentuklah Lembaga Pendidikan Maarif NU (LPNU) di Muktamar ke 20 tahun 1959 di Jakarta.  salah satu program organisasi NU adalah urusan madrasah atau sekolah yang diberi nama dengan istilah Ma’arif. Semua program kerja NU tidaklah semata-mata usaha untuk mencapai sebuah tujuan baru, tetapi adalah manifestasi dari pelaksanaan ajaran agama Islam. Demikian pula urusan madrasah atau sekolah pertama-tama adalah pelaksanaan perintah agama di bidang pendidikan dan pengajaran sekaligus merupakan keikutsertaan NU dalam usaha mencerdaskan bangsa dan umat. Sebagai organisasi yang tumbuh dari bawah, berakar di bumi masyarakat Kaum Muslimin Indonesia, sebagian besar madrasah atau sekolah Ma’arif Nahdatul Ulama didirikan, dibangun dan dibiayai oleh masyarakat sendiri yang kemudian menggabungkan diri pada Ma’arif Nahdatul Ulama, dengan kesediaan dikordinasikan, dibimbing dan diawasi oleh Ma’arif. 

Keberadaan pendidikan di wilayah NU berawal dari keberadaan pesantren. Para kiai pesantren, dahulu kala, ketika pulang dari Timur Tengah ke Indonesia sebagian besar mendirikan pesantren sebagai institusi pendidikan Oleh karena pendidikan pesantren, maka keilmuan yang diutamakan adalah keagamaan, khususnya fiqih-hukum-yurisprudensi; karena kitab fiqih itu kebanyakan berbahasa Arab, maka untuk memahaminya diperlukan ilmu alat berupa nahwu sharaf, jadi pesantren mesti memiliki perangkat keilmuan nahwu-sharaf.

 Lembaga Pendidikan Ma’arif NU didirikan merupakan cita-cita para Ulama NU yang melihat kondisi umat Islam selama dibawah penjajahan Belanda sangat terpuruk, dalam keadaan amat tertinggal dari lembaga pendidikan yang dikelola oleh Belanda, ataupun yang dikelola oleh organisasi- organisasi keagamaan lainnya. LP. Ma’arif NU berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU dibidang pendidikan dan pengajaran, baik formal maupun non formal selain pondok pesantren. Sedangkan pesantren dalam kalangan NU dibina oleh RMI (Rabithah Ma’ahid Al- lslamiyah) dimana tugas RMI adalah melaksanakan kebijakan NU dibidang sistem pengembangan pondok pesantren . Manajemen dan pengelolaan pesantren sangat berpengaruh terhadap pembentukan sikap moderat santri.  Peran Kiai secara garis besar juga ikut andil karena Kiai merupakan figur yang akan ditiru oleh santri.  Pengelolaan yang tidak baik dan pemusatan konsentrasi para aktifis pada kegiatan politik pada tahun 1970-an menjadi penyebab lemahnya sistem pengelolaan pendidikan NU. Lembaga pendidikan ma’arif yang bertugas mengurus dan mengola madrasah atau sekolah sejak awal tahun 1970-an sudah mengkhawatirkan penyusutan anggotanya. Pada masa itu 30 % anggotanya telah menarik diri dari lembaga NU.

Dalam konfrensi Besar NU di Cilacap tahun 1987 di laporkan lebih 4.000 unit sekolah berada di bawah LP. Ma’arif. selanjutnya pada tahun 1991. Beberapa pengurus pendidikan di daerah melihat madrasah- madrasah mulai mendaftarkan di Ma’arif dan nama NU mulai muncul kembali dipapan nama yang di pasang di depan sekolah/madrasah. Bila di cermati penyebab kurang berhasilnya gerakan pendaftaran kembali madrasah atau sekolah NU tersebut, paling tidak ada tiga faktor yaitu: Kurangnya kemampuan finansial Lembaga Pendidikan Ma’arif NU, Kurangnya kemampuan pengelolaan atau manajemen, Tradisi para Ulama yang terbiasa bebas. 

Tradisi para Kiai  NU  telah  membuat  banyak  di  antara  mereka yang enggan mengikuti prosedur pendaftaran, meskipun menganggap diri mereka sebagai keluarga besar NU. Jadi usaha untuk mendapatkan kembali peran di bidang agama seperti dulu masih berlanjut, namun berlangsung pelan. Pada tahun 1980-an program persekolahan di sambut baik oleh pihak yang berwewenang, izin untuk membuka sekolah baru lebih mudah diperoleh .

Imam suprayogo mengemukakan bahwa: “Lembaga Pendidikan di kalangan NU sangat banyak, baik dari segi jenis maupun jumlahnya. NU memiliki ribuan Pondok Pesantren, Madrasah, atau Sekolah. Lembaga Pendidikan itu mulai tingkat taman kanak-kanak hingga Perguuan Tinggi. Termasuk pendidikan pondok pesantren, mulai dari yang paling kecil dan sederhana, yang diurus  secara pribadi oleh orang-orang NU hingga yang besar dan telah berusia seratus tahun, semuanya telah dimiliki oleh NU. Lembaga pendidikan milik NU lebih banyak lagi jumlahnya adalah berbentuk madrasah, mulai dari tingkat dasar yaitu ibtidaiyah, Tsanawiyah maupun Aliyah.” 

Memperhatikan perkembangan LP. Ma’arif NU di atas, tampak bahwa NU telah dan sedang berusaha untuk mencerdasakan anak bangsa, utamanya anak-anak generasi lslam kelas ekonomi menengah ke bawah. Berbagai lembaga pendidikan telah didirikan di tengah- tengah umat, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pada jenjang pendidikan tinggi. Wallahu a’lam bi al shawab.

Penulis : H. Muhyiddin, Lc., MM (Guru Madrasah Mu’allimin Mu’allimat 6 Tahun)